TUPOKSI SATPOL PP

TUPOKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  3. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  4. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masayarakat, dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran.
  8. Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :
  9. Merumuskan dan menetapkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
  10. Merumuskan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran sebagai dasar pelaksana kegiatan.
  11. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta sub bidang kebakaran dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
  12. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahansesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis,
  13. Menyelenggarakan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum dengan lembaga perangkat daerah yan terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, maupun lembaga di luar kedinasan.
  14. Menyelenggarakan di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan lembaga perangkat daerah yang terkait dijajaran Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, maupun lembaga di luar kedinasan.
  15. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
  16. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  17. Melaksankan monitoring, evaluasi dan laporan pelakasanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
  18. Malaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.