Tupoksi Bidang Gakdatibum Satpol PP

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM

Bidang Gakda dan Tibum : Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, sumber daya aparatur dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  2. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  3. Pengelolaan administrasi bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Merumuskan konsep program kerja bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
  4. Menyusun bahan perumusan program dan pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  5. Menyusun bahan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Lainnya
  6. Menyusun bahan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
  7. Melaksanakan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan /atau peraturan kepala daerah.
  8. Melaksanakan tindakan adminstratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau bahan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah melalui pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
  9. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
  10. Melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
  11. Melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
  12. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  13. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan di bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  14. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu pretasi kerja.
  15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas.
  16. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

 

Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Seksi penegakan peraturan daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penegakan peraturan daerah.

Uraian tuguas seksi penegakan peraturan daerah, sebagai berikut :

  1. Merumusakan konsep program kerja seksi penegakan peraturan daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
  4. Menyusun bahan perumusan program dan pelaksanaan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran dan/atau patut diduga adanya pelanggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
  5. Menyusun bahan pelaksana kebijakan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran dan/atau patut diduga adanya pelanggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
  6. Menyusun bahan koordinasi dan pelanggaran dan/atau patut diduga patut diduga adanya pelanggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya.
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau bahan hukum yang diduga atau bahan yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan admnistratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah melaui pemberian surat pemberitahuan,
    1. surat teguran/surat peringatan, terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
  9. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
  10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Penyidik Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau kepala daerah.
  11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  12. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

 

Seksi Ketertiban Umum

Seksi ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketertiban.

Uraian tugas seksi ketertiban umum, sebagai berikut :

  1. Merumuskan konsep program kerja seksi ketertiban umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
  4. Melaksanakan penyusunan dan penglolahan data kegiatan ketertiban umum.
  5. Melaksanakan patroli ketertiban umum dan pengamanan, bawahan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintahan daerah dan tamu Negara.
  6. Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum.
  7. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional penegendalian kertertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  8. Melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Brebes.
  9. Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait.
  10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan keteriban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
  11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas.
  12. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

 

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Seksi sumber daya aparatur dan kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan sumber daya aparatur dan kerjsama.

Uraian tugas seksi sumber daya aparatur dan kerjasama, sebagai berikut :

  1. Merumusan konsep program kerja bidang sumber daya aparatur dan kerjasama sebagai pedoman dan acuan pelaksana tugas.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Menyiapkan bahan pembinaan serta peningkatan sumber daya aparatur.
  6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodic bulanan, triwulanan dan tahunan.
  7. Menyusun rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  8. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  9. Melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub bagian unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
  10. Melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antar instansi di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
  11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  12. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.